Oleh: Yohanis Kogoya )*
Papua saat ini terus bergerak maju melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah kehadiran Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial. Program ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat terwujudnya generasi Papua yang unggul, mandiri, dan berdaya saing.
Pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Biak, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juli 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Langkah tersebut menjadi penting mengingat pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selama bertahun-tahun, tidak sedikit anak Papua yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas akibat faktor ekonomi, jarak, maupun minimnya fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak anak Papua dari berbagai kabupaten. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga berupaya memastikan seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Tingginya minat masyarakat terhadap program ini menjadi indikator bahwa Sekolah Rakyat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Fakta bahwa kapasitas sekolah saat ini masih terbatas hingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. Antusiasme tersebut harus dibaca sebagai sinyal positif sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana permanen agar daya tampung dapat ditingkatkan hingga ribuan siswa sebagaimana ditargetkan.
Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan, Sekolah Rakyat sesungguhnya memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Program ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan, yakni keluarga miskin pada desil satu hingga tiga. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi instrumen afirmatif negara dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendekatan semacam ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.
Di Kabupaten Mimika, misalnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata melalui penyediaan lahan seluas 8,5 hektare untuk pembangunan sekolah permanen. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sosial agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Komitmen tersebut patut diapresiasi karena keberhasilan Sekolah Rakyat tidak dapat bertumpu pada pemerintah pusat semata, melainkan memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dalam percepatan penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan amdal guna memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pandangan tersebut sangat relevan karena pembangunan pendidikan di Papua harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi faktor penting bagi keberhasilan Sekolah Rakyat. Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat beragam. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan harus mengakomodasi nilai-nilai lokal serta melibatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Papua.
Di sisi lain, keberadaan Sekolah Rakyat diyakini mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menyampaikan bahwa pembangunan sekolah akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah Provinsi Papua juga memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan perencanaan, termasuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara inklusif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat di Papua bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan Tanah Papua. Program ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan. Apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan mampu melahirkan generasi unggul sebagai pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.
)* Penulis merupakan Tokoh Muda dan Aktivis Pendidikan
