Oleh : Lestari Notonegoro)*

Komitmen mewujudkan swasembada energi nasional kian menguat seiring konsolidasi para pelaku industri energi, khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi. Optimisme ini tidak lahir dari sekadar retorika, melainkan dari kesadaran bahwa kemandirian energi menjadi prasyarat utama bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Arah kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan dan kemandirian energi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus sarana pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, menegaskan bahwa industri hulu migas memiliki kontribusi yang jauh lebih luas dibanding sekadar produksi dan penerimaan negara. Menurutnya, selama ini persepsi publik masih sempit dalam melihat peran sektor hulu migas, padahal terdapat efek berganda signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial.

George menjelaskan bahwa kontribusi tersebut hadir melalui Dana Bagi Hasil, program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), hingga penciptaan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasi. Seluruh instrumen itu, lanjutnya, berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu migas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa PPM harus dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan lagi bantuan sesaat yang berorientasi jangka pendek.

Dalam konteks itu, SKK Migas tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM. George memaparkan bahwa transformasi ini diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang selama ini berjalan. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar program PPM belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan karena masih berorientasi jangka pendek. Oleh sebab itu, PPM kini didorong menjadi bagian integral dari siklus operasi hulu migas, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis, demi mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach serta diperkuat pilar tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang terukur serta berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dari sisi rantai pasok, Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Ia menyampaikan bahwa perusahaan nasional kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan modal asing difokuskan pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.

Kenneth menjelaskan bahwa KKKS secara aktif melakukan asesmen, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan proyek percontohan bersama SKK Migas guna meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya tersebut dinilai tidak hanya memperkuat kemandirian industri, tetapi juga menciptakan efek berganda ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional, meskipun tantangan pembiayaan dan kendala operasional proyek berskala besar masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, menilai sektor hulu migas saat ini berada pada fase krusial untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau di tengah agenda transisi energi. Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa IPA Convex ke-50 bukan sekadar ajang pertemuan industri, melainkan platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah, dan ketahanan energi nasional.

Upaya menuju swasembada energi juga tercermin pada penguatan sektor hilir, salah satunya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Kilang senilai Rp123 triliun yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 itu kini menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari. Pakar energi Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Andi Jumardi, menyebut RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan sekitar 100.000 barel per hari, sehingga dinilai strategis untuk memperkuat pasokan BBM dalam negeri.

Andi menjelaskan bahwa konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang domestik masih sekitar 1,1 juta barel per hari. Meski belum sepenuhnya menutup defisit, tambahan kapasitas dari RDMP dinilai menjadi langkah awal penting untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Ia juga menyoroti dampak ekonomi lanjutan dari operasional kilang yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai RDMP Balikpapan berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan neraca perdagangan nasional karena impor BBM selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap APBN dan nilai tukar. Menurutnya, pengurangan impor energi akan mengurangi kerentanan ekonomi nasional, meski pembangunan kilang baru di daerah lain tetap dibutuhkan agar target swasembada energi benar-benar tercapai.

Dari Aceh, semangat kemandirian energi juga mengemuka melalui penyelenggaraan The 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar BPMA bersama para KKKS. Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan peluang untuk menciptakan lingkungan bisnis migas yang lebih sehat serta mendorong penyelesaian kontrak yang berdampak langsung pada perekonomian Aceh.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, menegaskan bahwa kolaborasi antarpelaku migas di Aceh memiliki potensi besar menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Dukungan Pemerintah Aceh juga dinilai krusial, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang menekankan bahwa pengelolaan migas harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan ketahanan energi nasional.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, swasembada energi tidak hanya dipahami sebagai target teknis produksi, melainkan sebagai strategi pembangunan yang membuka peluang efek berganda bagi masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, serta menopang ketahanan nasional secara berkelanjutan.

)* Pengamat Energi