Oleh: Eleine Pramesti *)
Swasembada pangan merupakan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan pangan semakin meningkat, pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berperan penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat, inovatif, dan berdaya saing.
Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan utama, bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi yang mendukung penguatan sektor pertanian, mulai dari perencanaan kebijakan, penyediaan infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kementan dan Kadin secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam program swasembada pangan berkelanjutan. Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian saat ini menjadi prioritas karena menjadi pilar bagi empat program utama pemer.
Di sisi lain, Kadin berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Melalui jaringan luas dan kapabilitas dalam investasi, Kadin mampu memberikan solusi konkret dalam hal pembiayaan, pemasaran, hingga penguatan rantai pasok pangan. Dengan adanya keterlibatan pelaku usaha, proses modernisasi pertanian menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis pada permintaan pasar yang lebih akurat.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan. Ia menilai Kementerian Pertanian telah membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengorbankan kinerja dan produksi. Anindya juga menyoroti perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian. Kadin pun berkomitmen untuk mendukung program pemerintah.
Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha di sektor pertanian tidak bisa diabaikan. Regulasi mengenai insentif bagi petani dan investor di sektor agribisnis menjadi faktor penting dalam menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Selain itu, kebijakan subsidi pupuk, alat pertanian modern, serta akses terhadap pembiayaan juga harus terus diperkuat agar petani memiliki daya saing tinggi dalam memproduksi bahan pangan secara efisien.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak kepala daerah mengawal program percepatan swasembada pangan. Pihaknya diperintahkan oleh Presiden Prabowo mengawal Menteri Pertanian dan Menko Pangan untuk mencapai swasembada.
Selain regulasi, infrastruktur pertanian juga menjadi elemen vital dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah telah berupaya membangun jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta gudang penyimpanan hasil pertanian guna memastikan distribusi pangan lebih efektif dan efisien. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan infrastruktur pertanian, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema investasi publik-swasta menjadi solusi yang dapat dioptimalkan.
Dalam konteks modernisasi pertanian, peran Kadin dalam mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi pertanian berbasis smart farming menjadi aspek krusial. Dengan teknologi digital, petani dapat memperoleh informasi pasar secara real-time, mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi sistem pertanian. Platform e-commerce pertanian yang mulai berkembang juga memberikan peluang lebih luas bagi petani untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen, tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
Selain itu, diversifikasi pangan menjadi strategi lain yang perlu diperkuat dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah dan Kadin perlu mendorong pengembangan komoditas pangan alternatif seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat yang dapat melengkapi ketergantungan terhadap beras. Program edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih beragam juga harus diperkuat agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas saja.
Aspek pembiayaan dalam sektor pertanian juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang matang. Perbankan dan lembaga keuangan memiliki peran dalam menyediakan skema kredit yang ramah bagi petani dan pelaku agribisnis. Dalam hal ini, Kadin dapat berperan dalam menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan guna memastikan adanya akses modal yang cukup bagi pengembangan usaha pertanian. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang telah berjalan perlu terus dikembangkan agar dapat menjangkau lebih banyak petani di seluruh Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, ketahanan pangan nasional harus didukung oleh sistem produksi yang berkelanjutan. Pemerintah dan Kadin memiliki peran dalam mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi pangan.
Kerja sama antara pemerintah dan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah dan peran dunia usaha harus terus diperkuat guna mewujudkan cita-cita besar swasembada pangan nasional.
)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute
