Oleh : Yonas Kalebai )*

Tindakan brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil tidak dapat diterima dalam tatanan negara hukum. Kekejaman tersebut tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat Papua, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan integritas negara. Pemerintah dengan cepat merespons situasi ini melalui langkah-langkah keamanan yang tegas, terukur, dan didukung penuh oleh masyarakat.

Negara hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Papua, sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama sebagaimana wilayah lainnya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah mengganggu ketenteraman warga sipil, dan karena itu tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah mengambil posisi yang tegas dan konsisten: kekerasan harus dihentikan dan stabilitas harus dijaga.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan mendukung penuh seluruh operasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri di Papua. Operasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat serta menjaga kedaulatan wilayah dari kelompok bersenjata yang mengancam persatuan nasional.

Langkah tegas pemerintah melalui aparat keamanan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempersempit ruang gerak kelompok separatis. Penindakan terhadap pelaku kekerasan bukan semata-mata bentuk reaksi, melainkan implementasi dari mandat konstitusi. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan rakyat Indonesia merupakan tugas utama TNI. Menurutnya, Papua tidak boleh menjadi ladang kekerasan dan seluruh warga harus merasakan perlindungan yang nyata dari negara.

Keamanan menjadi syarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Dengan adanya jaminan stabilitas, berbagai program pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan lancar, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah telah berkomitmen untuk menghadirkan Papua yang maju dan sejahtera, dan upaya itu membutuhkan situasi yang kondusif.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Nicholay Aprilindo, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong proses rekonsiliasi dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Semua langkah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dan beradab.

Dukungan terhadap aparat keamanan juga datang dari masyarakat lokal. Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa (FKDM) Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre, menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat Papua perlu mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keamanan. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan aparat negara merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan Papua yang damai dan aman.

Sikap tegas pemerintah dalam menghadapi OPM juga mendapatkan legitimasi dari lembaga legislatif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pereira, menyampaikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh ditoleransi. Pemerintah, menurutnya, sudah berada di jalur yang tepat dalam menegakkan hukum dan melindungi warga sipil dari ancaman teror.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Puruwito, juga menyatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan OPM merupakan tindakan keji dan melampaui batas. Ia menegaskan bahwa TNI akan terus melindungi masyarakat Papua dari ancaman separatisme dan teror bersenjata. Seluruh operasi yang dilakukan bersifat profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan warga sipil.

Komitmen pemerintah terhadap Papua tidak bisa diragukan. Langkah-langkah keamanan, pendekatan kesejahteraan, serta penguatan hukum dan HAM dilakukan secara paralel untuk memastikan bahwa Papua tidak hanya aman, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah tidak akan membiarkan satu pun wilayahnya terancam oleh tindakan keji yang merusak tatanan sosial dan merugikan rakyat.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi besar untuk maju. Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap wilayah ini melalui berbagai program strategis nasional. Seluruh upaya tersebut tidak akan berarti tanpa jaminan keamanan. Oleh karena itu, langkah tegas terhadap OPM merupakan syarat mutlak agar Papua bisa tumbuh sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.

Konsistensi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua mencerminkan kehadiran negara yang kuat, adil, dan berpihak pada rakyat. Aksi teror yang mengorbankan warga sipil tidak boleh dibiarkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Tindakan keji harus dibalas dengan tindakan hukum, dan pembangunan harus terus dilanjutkan demi masa depan Papua yang lebih sejahtera.

Selain itu, penting untuk menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan pemerintah di Papua tidak semata-mata berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga bagian dari strategi besar menjaga keutuhan nasional melalui pendekatan holistik. Pemerintah terus memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Semua kebijakan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua merasakan keadilan sosial dan kemajuan yang merata. Dalam konteks ini, stabilitas keamanan yang dijaga oleh aparat negara menjadi fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Tanah Papua.

)* Pengamat Sosial Papua