Jakarta Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Tarif tambahan hingga 32 persen terhadap berbagai produk, termasuk tekstil dari Indonesia, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekspor nasional.
Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah pihak dari pelaku industri hingga tokoh pemerintahan menyatakan dukungan terhadap langkah negosiasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melalui Ketua Umumnya, Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan ini terhadap daya saing produk tekstil Indonesia. Dalam keterangannya, Jemmy mendorong pemerintah untuk segera mengambil inisiatif diplomatik.
“Kami mendesak pemerintah membentuk tim negosiasi dan membuka komunikasi langsung dengan pemerintah AS,” ujarnya.
Ia juga menyarankan langkah konkret berupa peningkatan impor kapas dari AS. Saat ini, impor kapas dari negeri Paman Sam hanya memenuhi sekitar 17 persen kebutuhan nasional.
Kalau bisa ditingkatkan jadi 50-60 persen, defisit perdagangan bisa ditekan, dan itu bisa jadi alasan kuat dalam negosiasi keringanan tarif, tambahnya.
Dari sisi pemerintahan, dukungan penuh terhadap pendekatan diplomatik datang dari Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia. Luhut menekankan pentingnya menghindari pendekatan konfrontatif terhadap kebijakan Presiden Trump.
Jangan dilawan, kita hadapi dengan kepala dingin dan strategi negosiasi, tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengirim tim khusus ke Amerika Serikat untuk membuka jalur dialog langsung. Menurut Luhut, strategi ekonomi yang disusun Dewan Ekonomi Nasional bertujuan untuk meminimalkan dampak tarif sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.
Indonesia masih punya posisi tawar yang kuat, tandasnya.
Dukungan terhadap pendekatan negosiasi juga datang dari kalangan bisnis. Sofyan A. Djalil, yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Indonesian Business Council (IBC), menilai bahwa kerja sama bilateral Indonesia-AS perlu dikaji ulang agar lebih adil.
Ia juga mendorong pemerintah agar aktif membangun solidaritas regional melalui ASEAN untuk memperkuat posisi tawar di panggung global.
Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dengan strategi yang terukur dan cerdas. Alih-alih terpuruk, tantangan tarif ini bisa menjadi momentum penguatan diplomasi ekonomi dan peningkatan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
