Jakarta Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi buruh melalui kebijakan upah yang berpihak kepada pekerja berpenghasilan rendah dan peningkatan manfaat…
Bijak Tanggapi Provokasi Demo, Buruh dan Masyarakat Berperan Jaga Kondusifitas
Jakarta Aksi demonstrasi buruh yang digelar di kawasan Jakarta Pusat mendapat perhatian serius aparat keamanan. Sebanyak 1.895 personel gabungan…
Pemerintah Tegaskan Penetapan Gelar Pahlawan Soeharto Telah Sesuai Mekanisme dan Kajian Komprehensif
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar (Purn.) H.…
Penganugerahan Pahlawan Nasional, Negara Anggap Soeharto Sebagai Pemimpin Sangat Berjasa
Oleh : Garvin Reviano )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menegaskan bahwa negara menilai kiprah dan jejak kepemimpinannya sebagai…
Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Atas Pengabdian Soeharto
Jakarta Pemerintah telah resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai…
Masyarakat Diminta Tetap Tenang dan Tidak Terpengaruh Gerakan Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta – Narasi pro-kontra atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terjadi. Padahal keputusan pemerintah mengenai…
Bijak Sikapi Hoaks, KUHAP Baru Perkuat Izin Pengadilan, Bukan Melegalkan Aksi Sepihak
Oleh: Alexander Royce*) Pengesahan KUHAP baru oleh DPR RI pada 18 November 2025 menjadi momentum historis dalam pembaruan sistem peradilan…
Pengesahan KUHAP 2025 Disusupi Disinformasi, Publik Diminta Waspada Hoaks
Oleh : Gavin Asadit )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada akhir 2025 menjadi salah satu…
Masyarakat Perlu Hindari Hoaks Penyebab Distorsi Informasi tentang KUHAP
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat…
Waspada Hoaks! KUHAP Baru Tidak Izinkan Penyadapan Sepihak
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru…