Oleh: Rania Ismawari )*
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam mendorong investasi, memperkuat produksi nasional, dan memperluas kesempatan kerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga perlu mendukung transformasi ekonomi agar menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sinergi antara belanja negara, investasi, dan pengembangan industri menjadi bagian penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. APBN mengumpulkan penerimaan negara untuk kemudian dibelanjakan bagi kepentingan masyarakat, sedangkan Danantara mengonsolidasikan aset negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat dikelola secara lebih efisien dan produktif. Keduanya diharapkan bekerja secara terintegrasi untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui APBN, pemerintah dapat mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas usaha. Sementara itu, optimalisasi aset negara melalui Danantara diharapkan mendorong perusahaan negara meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperluas perekrutan tenaga kerja. Kombinasi kedua instrumen tersebut menjadi relevan dalam membangun perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga memiliki kapasitas produksi yang kuat.
Perkembangan investasi nasional menunjukkan meningkatnya kontribusi sektor hilirisasi terhadap struktur investasi Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa porsi investasi hilirisasi meningkat dari sekitar 25 persen menjadi 30 persen dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kegiatan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
Pada semester I tahun 2026, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, investasi sektor hilirisasi tercatat sekitar Rp300,1 triliun, setara dengan 29,7 persen dari total investasi nasional. Keseluruhan realisasi investasi itu juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, menunjukkan hubungan penting antara masuknya modal dan penciptaan kesempatan kerja.
Investasi hilirisasi turut memperluas aktivitas industri di luar Pulau Jawa. Lebih dari 75 persen investasi yang berkaitan dengan perkembangan hilirisasi terealisasi di luar Jawa, termasuk di wilayah yang memiliki sumber daya mineral. Maluku Utara menjadi salah satu contoh perkembangan kawasan industri pengolahan, dengan produk yang mencakup feronikel, nickel matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), nickel sulfate, dan kobalt. Pengembangan ini membuka peluang peningkatan nilai tambah di dalam negeri, meskipun manfaat jangka panjangnya juga bergantung pada penyerapan tenaga kerja, keterlibatan industri lokal, dan keberlanjutan kegiatan produksi.
Untuk memperluas manfaat investasi, penguatan industri perlu diarahkan pada sektor yang mampu menyerap banyak pekerja. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menilai transformasi ekonomi dari basis komoditas menuju basis industri menjadi langkah penting dalam memperluas kesempatan kerja. Menurutnya, Danantara akan memprioritaskan investasi pada sektor yang memiliki kapasitas besar untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk industri tekstil.
Industri tekstil dinilai memiliki potensi untuk menghidupkan kembali kegiatan manufaktur yang melibatkan banyak tenaga kerja. Pengembangan sektor ini juga membutuhkan dukungan investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, agar pembiayaan dan kapasitas produksi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi antara Danantara dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.
Selain investasi, perbaikan iklim usaha menjadi faktor penting untuk mempercepat industrialisasi. Dony menekankan perlunya penyederhanaan regulasi dan evaluasi kebijakan perdagangan yang dapat memengaruhi daya saing industri domestik. Peninjauan terhadap arus masuk produk impor, termasuk pakaian bekas melalui perdagangan lintas batas, menjadi salah satu isu yang menurutnya perlu diperhatikan agar produsen dalam negeri memperoleh ruang bersaing yang lebih sehat.
Keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau nilai investasi yang terealisasi. Dampaknya perlu terlihat melalui peningkatan kapasitas produksi, bertambahnya kesempatan kerja formal, berkembangnya industri lokal, dan semakin meratanya aktivitas ekonomi antardaerah. Karena itu, sinergi APBN, Danantara, dan sektor swasta perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, langkah pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen pembangunan dan penggerak perekonomian patut mendapat apresiasi. Ke depan, konsistensi kebijakan, efektivitas belanja negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan semakin nyata dan merata. APBN berperan menyediakan dukungan pembangunan dan menjaga stabilitas, sementara investasi perlu memperkuat kapasitas usaha serta menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan koordinasi kebijakan yang konsisten, keduanya dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan merata.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
