JAKARTA — Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi Program Sekolah Rakyat melalui LENSA SR (Layanan Informasi Sekolah Rakyat). Penguatan ini ditujukan agar informasi dapat dihimpun, diverifikasi, dan disebarluaskan secara cepat, terintegrasi, akurat, serta tetap memperhatikan prinsip data-safe dan child-safe.

Selama ini, respons terhadap isu masih cenderung dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi informal. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan respons lambat, narasi antarkanal yang tidak seragam, klarifikasi berulang, hoaks, salah tafsir, hingga publikasi yang belum sepenuhnya aman bagi anak dan keluarga rentan.

“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujar Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik

Melalui LENSA SR, informasi dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra/Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga informasi lapangan. Informasi kemudian dikonfirmasi kepada PIC atau unit pemilik substansi sebelum diolah menjadi narasi dan rekomendasi respons.

Mekanisme tersebut mencakup enam tahapan, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, olah isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi.

Penguatan tata kelola ini telah memasuki tahap implementasi melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat pada 27 Agustus 2026.

LENSA SR juga dilengkapi Living FAQ, bank narasi, talking points, template klarifikasi dan bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Isu ditangani berdasarkan tingkat risiko, sementara isu berat terkait keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum segera dieskalasikan sesuai kewenangan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico berharap LENSA SR dapat menjadi rujukan layanan informasi terintegrasi, tidak hanya untuk Sekolah Rakyat, tetapi juga program Kemensos lainnya.

“Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat tapi juga program lain seperti PKH, Sembako atau layanan lain di Kemensos,” pungaknyas.