Oleh : Andika Pratama )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai capaian monumental dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada impor, Indonesia kini mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan mencatatkan surplus beras sebesar 4–5 juta ton pada 2025. Keberhasilan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol kemandirian bangsa yang lahir dari kerja keras, sinergi lintas sektor, dan kepemimpinan visioner yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa capaian surplus tersebut merupakan hasil konkret dari kebijakan pemerintah yang fokus pada efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan petani, serta perbaikan tata kelola pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 28,22 juta ton, meningkat 12,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa strategi pembangunan pangan terintegrasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil memperkuat ketahanan pangan dalam waktu relatif singkat.

Transformasi di sektor pangan juga tidak lepas dari pembenahan struktural yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapa tahun sebelumnya, proses pengembangan kawasan pangan kerap terkendala birokrasi panjang dan lamban. Kini, di bawah koordinasi lintas kementerian, proses tata ruang dan izin lahan yang dahulu memakan waktu lima hingga tujuh tahun dapat diselesaikan hanya dalam hitungan bulan. Contohnya, proyek pengembangan kawasan pangan di Merauke yang sempat tertunda lebih dari satu tahun kini tuntas dalam waktu tiga minggu. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui eksekusi yang terukur dan efisien.

Keberhasilan mencapai surplus beras juga menjadi buah dari kebijakan berani Presiden Prabowo untuk menghentikan impor beras. Keputusan ini pada awalnya menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan, namun hasilnya membuktikan efektivitas arah kebijakan tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dengan stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari empat juta ton (tertinggi sepanjang sejarah Indonesia) kebijakan pangan nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan global, di mana banyak negara menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasok internasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan petani sebagai ujung tombak kedaulatan pangan. Melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, pendapatan petani meningkat tajam hingga mencapai Rp113 triliun. Tidak hanya itu, efisiensi sektor pertanian turut meningkat berkat dukungan teknologi dan modernisasi alat pertanian senilai hampir Rp10 triliun. Modernisasi ini tidak hanya mempercepat proses tanam dan panen, tetapi juga menurunkan biaya produksi, sehingga hasil yang diperoleh petani lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor pangan di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran juga didukung dengan strategi diversifikasi komoditas unggulan. Pemerintah fokus mengembangkan enam komoditas bernilai tinggi yakni kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit. Enam sektor ini tidak hanya memperkuat basis ekspor nasional, tetapi juga memperluas lapangan kerja hingga 8,6 juta orang dengan nilai investasi mencapai Rp371,6 triliun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak sekadar mengejar produksi beras semata, melainkan membangun ekosistem pangan yang kokoh, inklusif, dan berorientasi ekspor.

Swasembada pangan yang kini terwujud juga menjadi cerminan keberhasilan kebijakan energi terintegrasi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menjelaskan bahwa penerapan mandatori biodiesel B40 yang telah dilaksanakan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) dalam biodiesel mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, sekaligus menekan biaya produksi dan transportasi di sektor pertanian. Sinergi antara energi hijau dan produksi pangan ini membentuk fondasi baru bagi ketahanan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan capaian surplus beras 4 juta ton menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Ini bukan sekadar hasil dari kebijakan teknis, melainkan wujud nyata dari visi besar kemandirian nasional. Pemerintah berhasil mengubah paradigma pembangunan dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari konsumtif menjadi produktif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa dengan kepemimpinan yang tegas, sinergi antar lembaga, dan keberpihakan nyata kepada rakyat, cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang mulai terwujud.

Swasembada pangan kini bukan sekadar slogan politik, tetapi simbol kebangkitan ekonomi nasional yang berakar pada kemandirian. Di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu mencukupi kebutuhan sendiri, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Surplus beras 4 juta ton bukan hanya pencapaian ekonomi, tetapi juga manifestasi nyata dari semangat berdikari dan keberanian bangsa dalam menatap masa depan yang lebih berdaulat dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial